Berantas Korupsi Dengan Pisau Tumpul ?

Mantan Wakil Presiden RI, Almarhum Muhammad Hatta pernah mengatakan bahwa korupsi telah menjadi budaya nasional di Indonesia. Ternyata ucapan ini tidak sepenuhnya benar. Meskipun pada hampir semua komponen bangsa telah tercemar dengan tindakan korupsi yang telah merajalela ini namun, pada saat presiden RI terpilih Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan gerakan anti korupsi nasional, hampir semua komponen bangsa turut mendukung gerakan tersebut dengan gegap gempita.

 Gebrakan 100 hari kerja pemerintahan SBY adalah dititik beratkan pada pemberantasan korupsi. Bahkan, presiden telah menandatangani Instruksi Percepatan Pemberantasan Korupsi Nasional. Sebuah upaya yang seharusnya benar-benar didukung oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. Pasalnya, sebagai penyandang negara terkorup di Asia, Indonesia benar-benar menderita akibat penyakit korupsi yang merajalela ini. Akan tetapi, benarkah gerakan ini akan berhasil ? Banyak kalangan yang meragukan hal ini.

SBY sendiri pada beberapa kesempatan sempat membantah anggapan bahwa gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahannya hanyalah sebuah slogan belaka alias retorika saja ! Beliau menegaskan bahwa ini adalah sebuah komitmen sepenuh hati dari gebrakan 100 hari pemerintahannya, meskipun banyak kalangan yang pesimistis.

Tampaknya, gaung gerakan pemberantasan korupsi ini memang kuat menggema di senatero tanah air. Akan tetapi, sampai dengan saat ini pun tetap saja belum ada satu orang koruptor kakap yang berhasil diseret ke pengadilan !

Pisau Tumpul

Ibarat memotong daging, maka alat yang paling diperlukan adalah sebuah pisau. Dan, pisau pemotong yang diperlukan untuk memberantas korupsi adalah alat penegak hukum. Dalam hal ini adalah tiga serangkai yaitu, Kepolisian, Kejaksanaan dan Kehakiman. Tentu saja, pisau yang digunakan harus tajam agar benar-benar efektif untuk digunakan. Tidak ada seorang pun yang mau mempergunakan pisau tumpul untuk memotong karena selain memberatkan, tidak efektif juga memakan banyak tenaga yang sia-sia.

Kini, pemberantasan korupsi telah merebak sedemikian rupa. Mulai dari tingkat pusat menyebar ke provinsi-provinsi dan mulai pula menyentuh Daerah Tingkat II yang ada. Tercatat beberapa orang gubenur dan bupati telah diperiksa pihak kepolisian dan kejaksaan. Sayangnya pada kedua institusi ini terdapat cacat yang sangat mengganggu proses jalanya pemberantasan korupsi itu.

Pada pihak kepolisian misalnya, telah terjadi beberapa cacat yang memalukan itu. Terdengar beberapa oknum polisi telah melakukan penghianatan terhadap gerakan suci yang telah dikumandangkan oleh bapak Presiden. Betapa tidak kepolisian yang seharusnya menjadi pisau pemotong yang tajam justru menggunting dalam lipatan. Ambil contoh pada beberapa kasus korupsi justru para pelaku korupsi kelas kakap berhasil lolos melarikan diri keluar negeri karena bantuan oknum polisi.

Satu diantaranya yang paling menonjol adalah lolosnya koruptor kakap Sudjiono Timan. Maling besar yang mengkorupsi uang negara sebesar 2 triliun ini justru lolos keluar negeri karena bantuan dua orang oknum polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau setingkat Letnan Kolonel pada TNI.

Sebenarnya seorang anggota polisi dengan pangkat AKBP bukanlah orang kecil. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya pun cukup besar. Namun, kenapa mereka mau melanggar hukum dengan meloloskan seorang maling besar ? Bukankah akibatnya akan fatal pada diri mereka ?

Ada dua jawaban bagi pertanyaan di atas. Pertama tidak tegaknya hukum yang tegas justru pada lembaga kepolisian manakala ada anggotanya yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Terlalu banyak kasus yang seperti ini. Baru-baru ini saja beberapa orang oknum polisi yang telah melakukan tindakan pelanggaran hukum pada peristiwa TPST Bojong, Bogor ternyata hanya diganjari hukuman sangat ringan dan tidak berarti sama sekali. Hukuman yang mereka terima hanya tour of area saja alias mutasi. Tidak lebih dari itu !

Yang kedua tentu saja karena godaan suap. Bayangkan seandainya maling besar itu menyodorkan suap kepada dua oknum polisi tersebut masing-masing 2 milyar,  (yang sebenarnya tidak lebih dari 2 per mil hasil korupsinya) maka berarti kedua oknum tadi akan mendapat gaji haram sebesar 10 juta setiap bulannya kalau uang tersebut didepositokan pada sebuah bank. Jumlah 10 juta itu tentu saja sudah lima kali lebih besar dari gaji bulanan seorang AKBP. Pantas saja jika kemudian para oknum polisi beriman lemah akan rontok dan bertekuk lutut karenanya. Kalau pun dipecat, bukankah mereka masih mendapat gaji haram 10 juta rupiah ? Padahal sejauh ini belum ada seorang oknum polisi pun yang dipecat karena melanggar hukum atau menyalahi prosedur pada kasus-kasus sejenis ini.

Pihak Kejaksaan sebagai pisau kedua pemberantasan korupsi malah lebih parah lagi. Sudah terlalu banyak kasus korupsi yang telah di BAP oleh pihak kepolisian justru lolos pada tahap penyidikan di kejaksaan. Pada kasus korupsi kelas kakap tidak kurang dari lima kasus besar yang telah di SP3 oleh pihak kejaksaan yang menjadi tanda tanya besar pada masyarakat. Kasus-kasus tersebut antara lain SP3 kasus BLBI Samsul Nursalim 22 Juli 2004, SP3 kasus korupsi pembangunan Asrama Haji Donohudan, Boyolali Jawa Tengah Soewardi mantan gubernur Jawa Tengah, SP3 kasus korupsi Kanindotex yang melibatkan Yohanes Kotjo dan Robby Tjahjadi, SP3 kasus proyek Technical Assistance Contract (TAC) di Pertamina yang melibatkan Ginandjar Kartasasmita juga SP3 kasus korupsi yang dilakukan oleh Texmaco senilai 9,8 Triliun berupa penyalahan fasilitas diskonto pre-shipment dan SP3 kasus Prajogo Pangestu atas dugaan mark up Hutan Tanaman Industri (HTI).

Kerugian yang digondol para maling besar ini jika berhasil dibuktikan nilainya benar-benar luar biasa. Cukup untuk membeli kapal bagi seluruh nelayan di Indonesia dan dapat digunakan untuk menangkap ikan di perairan kita yang kaya yang menghasilkan tidak kurang dari 80 triliun hasil laut kita.

Bagaimana kasus korupsi dapat diberantas jika oknum-oknum di kepolisian dan di kejaksaan banyak yang tidak beres ? Tidak dapat disangkal bahwa pisau tumpul tidak berdaya guna untuk dipakai. Pisaunya harus diasah terlebih dahulu pakai batu asah agar menjadi tajam. Segala kotoran dan karat yang melekat pada pisau itu harus serta merta dibersihkan sebelum digunakan sebagai alat pemotong.

Mental dan Iman para penegak hukum harus benar-benar teruji. Pasalnya, dalam pemberantasan korupsi maling yang dihadapi memegang uang miliararan bahkan triliunan jumlahnya. Jika saja iman polisi dan jaksa lemah pasti mereka akan tergiur kalau disodori uang haram oleh para maling besar.

Dilema Prosedur

Sering kasus-kasus korupsi raib di meja kepolisian. Artinya, pihak kepolisian tidak menyidiknya dan hanya memasukkan kasus-kasus tersebut ke dalam peti es. Salah satu kasus kecil adalah pemasangan lift pada tugu monas di Jakarta. Telah mencuat berita bahwa lift yang seharusnya dipasang sesuai dengan bestek yang tertulis di APBD adalah lift buatan Jepang. Ternyata di lapangan yang terpasang adalah lift buatan Cina. Harganya pun terpaut 50 % dari yang seharusnya. Berita ini sempat memanas sebentar. DPR pun berjanji memanggil Sutiyoso untuk mengklarifikasikan hal tersebut. Namun kemudian masalah ini raib tak tentu rimbanya. Wartawan senyap, Dewan pun senyap pula. Sedangkan kepolisian yang seharusnya bergerak cepat menyidik hal ini malah tidur …! Hasilnya masyarakat menjadi kecewa ! Itu baru sebuah contoh kecil dari banyak dilema pemberantasan korupsi di tanah air ini.

Belum lagi kasus-kasus yang telah di BAP polisi kandas di Kejaksaan. Terkadang banyak pejabat kepolisian yang menahan geram karena telah mati-matian memeriksa para maling besar, tiba-tiba mereka “lenggang kangkung” di kejaksaan. Salah satu diantaranya adalah lima kasus besar yang telah di SP3 kejaksaan yang kami sebutkan di atas tadi.

Ada lagi dilema lain. BAP diberkas dengan baik di kepolisian dan berlanjut pula dengan baik di kejaksaan. Justru pisau pemotong terakhir yang meloloskannya, yaitu hakim…Kasus yang paling jelas terjadi dalam hal ini adalah kasus korupsi dana Bulog yang melibatkan Akbar Tandjung, ketua DPRRI periode lalu. Meskipun di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah jatuh vonis bersalah dan hukuman penjara, namun beliau tidak pernah masuk penjara. Jaksa enggan memenjarakannya dengan alasan masih dalam proses banding. (padahal dalam kasus-kasus lain, upaya banding tidak menghalangi terdakwa untuk masuk penjara !). Akhirnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Akbar Tandjung dibebaskan dari segala tuntutan. Bukan main…

Gebrakan atau Gertakan ?

Tampaknya gebrakan anti korupsi yang dicanangkan SBY belumlah terlihat hasilnya. Selain kemauan dan tekad yang kuat diperlukan juga perangkat hukum yang tajam dan alat penegak hukum yang bermental baja dan beriman tebal. Jika tidak rasanya mustahil untuk mengangkat penyakit korupsi di masyarakat yang telah merajalela ini. Ibarat penyakit kanker, korupsi benar-benar telah berada pada stadium empat yang anak sebarnya telah menyebar sedemikian rupa serta menyerang organ-organ vital seumpama jantung, hati dan otak.

Polisi, jaksa dan hakim ibaratnya jantung, hati dan otak itu. Artinya jika organ-organ vital ini telah terserang penyakit korupsi juga maka tidak ada harapan korupsi dapat diberantas lagi. Pemerintah harus benar-benar serius dan mengutamakan pembersihan pada tiga instansi yang merupakan pisau pemberantas korupsi tersebut. Kalau saja SBY dan segenap jajaran pemerintahan baru ragu-ragu dalam hal ini jangan harap korupsi dapat dibasmi.

Kita tidak mengharapkan upaya pemberantasan korupsi hanya sebatas slogan dan retorika sebagaimana yang pernah disuarakan oleh pemerintah terdahulu. Dan, jangan sampai kiranya upaya ini sekarat dan mati ibarat pribahasa Melayu yang mengatakan, “Debur ombak sudah kedengaran, namun pantai tidak kelihatan jua !”  Gaung pemberantasan korupsi membahana dan menggelegar dimana-mana tetapi malangnya tindakan yang dihasilkan tidak ada sama sekali. Kata Rinto Harahap “hanya janji tinggal janji saja di bibirmu…

 

Share this post