Islam, Tentara dan Kepemimpinan

Sebagai sebuah agama bagi umat akhir zaman Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan urusan keduniaan belaka, akan tetapi melengkapi seluruh aturan kehidupan manusia secara lengkap. Aturan-aturan tersebut adalah sebuah hukum perundang-undangan yang sempurna serta wajib ditaati oleh semua pemeluk agama akhir zaman ini.

Di awal-awal perkembangan Islam, para pemeluk agama ini di tempat turunnya yaitu kota Makkah belumlah besar jumlahnya. Sampai dengan masa sepuluh tahun pertama, jumlah pemeluk Islam yang laki-laki baru sekitar empat puluhan orang saja. Jadi baru merupakan sebuah komunitas kecil di tengah-tengah kaum musyrikin yang sangat membenci serta berambisi menghancurkan mereka.

Pada tahun ke-13 Allah Swt. memerintahkan Nabi dan seluruh pengikutnya untuk berpindah ke kota Madinah yang berjarak kurang lebih empat ratus kilometeran. Disinilah awal dari kemajuan Islam menuju sebuah negara yang berdaulat dan berkuasa penuh untuk mengatur kehidupan rakyatnya.

Sayangnya, dua tahun kemudian tepatnya tahun ke-15 setelah kenabian, tentara kaum musyrikin Makkah yang dipimpin oleh Abu Sofyan dan Abu Jahal datang menyerang kota Madinah dengan kekuatan 1000 orang tentara yang lengkap dengan kendaraan dan senjata serta akomodasi yang berlimpah. Di saat itu Islam belum mempunyai angkatan perang sama sekali. Namun, karena peperangan tidak dapat dielakkan lagi, maka akhirnya Islam membentuk sebuah pasukan seadanya yang terdiri dari rakyat Madinah, baik yang berasal dari Makkah maupun penduduk asli Madinah.

Pasukan ini benar-benar tidak dibentuk secara profesional seperti layaknya sebuah angkatan perang, akan tetapi terjadi dengan sendirinya karena sebuah keterpaksaan membela diri, bukan untuk melakukan sebuah invasi. Jumlah personelnya pun sangat terbatas, hanya 313 orang saja. Itu pun dengan berbekal senjata seadanya minus pengalaman yang berarti dalam menghadapi sebuah peperangan karena memang tidak pernah dibentuk dan dilatih untuk berperang sebelumnya. Kendaraan yang tersedia pun, hanya dua ekor kuda dan 70 ekor unta yang dikendarai bergantian mengharungi padang pasir yang amat terik di tengah-tengah bulan Ramadhan dan menempuh perjalanan sejauh 120 Km.

Namun, penguasaan teritorial dan semangat yang tinggi telah menyebabkan pasukan kecil yang tidak terlatih ini justru mampu memporak-porandakan sebuah pasukan besar yang lengkap dan terlatih serta berjumlah tiga kali lipat lebih besar.

Penguasaan teritorial oleh pasukan Islam terlihat dengan dipilihnya areal Badar sebagai arena pertempuran. Kaum Muslimin yang datang lebih dahulu, menguras kering sumur Badar untuk persediaan minum mereka di padang pasir yang menyengat itu dan kemudian menutup sumur tersebut. Kemudian pasukan Islam mundur sekitar dua kilometer dari lokasi sumur tadi. Hal ini menyebabkan musuh bergembira dan anggap enteng. Mereka beranggapan pasukan Islam sangat bodoh karena bertahan jauh dari sumber air. Akhirnya mereka lengah untuk membawa air yang banyak, karena berharap akan mendapatkan air di lokasi sumur Badar yang telah ditutup oleh kaum Muslimin tersebut.

Kalau saja penguasaan teritorial kaum Muslimin tidak handal pastilah sulit bagi mereka untuk bertahan dari serangan musuh apalagi untuk memenangkan pertempuran.

Hal yang sama pernah terjadi di Vietnam ketika negara ini berperang melawan tentara Amerika. Penguasaan teritorial oleh pasukan Vietnam telah menyebabkan pasukan Amerika yang didukung oleh peralatan perang yang sangat canggih harus mengalami nasib sial dan menanggung malu karena kalah telak dalam peperangan tersebut. Tidak kurang dari 52.000 pasukan Amerika yang terbunuh disana.

Tentara Reguler dalam Islam

Pada awal Islam, kondisi keuangan negara sangatlah tidak memungkinkan untuk membiayai sebuah pasukan reguler yang terlatih dan digaji dengan baik. Tegasnya belum ada dibentuk sebuah pasukan reguler yang profesional. Sistem pertahanan yang dianut hanyalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, artinya setiap orang wajib bela negara jika musuh datang menyerang. Tidak ada pengecualian bagi orang kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata, ulama atau orang awam. Semuanya wajib berperang jika musuh datang menyerang.

Kondisi tersebut terus berlangsung sampai Islam memiliki keuangan yang memadai. Ketika kondisi keuangan mulai membaik, Nabi mulai memberikan anggaran khusus untuk membiayai angkatan perangnya. Kendaraan-kendaraan perang mulai dibeli demikian juga persenjataan yang memadai disediakan sedemikian rupa.

Beberapa orang yang menjadi angkatan perang khusus adalah Abu Ubaidah, Khalid bin Walid, Muawiyah, Yazid, Ikrimah bin Abu Jahal dll.

Mengenai anggaran, pernah dalam sebuah hadits diriwayatkan dari Khalid bin Walid, seorang Panglima Besar Kavaleri dalam Islam di masa Nabi, yang mengatakan, “Aku memiliki sepuluh batang pedang. Sembilan diantaranya putus dalam sebuah peperangan dan hanya satu yang benar-benar ampuh yaitu pedang buatan Yaman.” Nah, lihatlah betapa seorang panglima sampai memiliki sepuluh batang pedang di kudanya ! Dari sini jelas terlihat betapa penuh perhatiannya Nabi kepada angkatan perangnya.

Hal ini sangat berbeda dengan kondisi TNI saat ini yang hanya memiliki empat buah pesawat Sukhoi, tanpa peluru lagi. Kita tidak dapat membayangkan seandainya terjadi perang dan pesawat Sukhoi itu berhadapan dengan pesawat musuh. Peluru apakah yang akan ditembakkan tentara kita ke pesawat musuh tersebut ? Apakah tentara kita terpaksa menembak pesawat musuh dengan ludah ?!

Waktu terus berjalan. Sepeninggal Nabi perkembangan angkatan perang Islam semakin membaik pula. Bahkan, negara mampu menggaji para veteran perang Badar sebesar 50.000 dirham perorang setiap bulannya. Satu jumlah yang sangat besar kala itu ! Kontras dengan kondisi negara kita yang hanya bisa memberi tunjangan kepada para veteran perangnya sejumlah uang yang tidak cukup dimakan seminggu, apalagi buat membeli sebuah rumah tempat tinggal !

Dalam perjalanan sejarah sejak zaman awal Islam sampai zaman Khalifah Otsmaniah Turki, sistem pertahanan dalam Islam menganut dua sistem, yaitu tentara reguler dan wajib militer. Artinya, jika peperangan terjadi, maka tentara reguler maju menghadapi musuh dan jika diperlukan maka segenap rakyat yang ada juga maju berperang melawan musuh berpadu dengan pasukan reguler yang ada. Hukumnya jelas diatur dalam al Qur-an dan Hadits dengan kedudukan fardhu’ain. Keadaan ini serupa dengan sistem pertahanan negara yang ada dalam UUD ’45.

Penghapusan Komando Teritorial

Pada UU TNI yang baru telah diatur penghapusan komando teritorial dari sistem pertahanan negara. Hal ini bertujuan untuk menjadikan tentara profesional dan terlepas dari urusan dunia politik.

Panglima TNI sendiri bukannya tidak setuju dengan butir penghapusan koter ini. Sebagai prajurit sejati beliau dan seluruh jajarannya tentu saja harus taat kepada undang-undang yang ada. Namun, kita sebagai orang berakal tentu saja tidak boleh bertindak bodoh dan serampangan saja. Butir undang-undang tentang penghapusan komando teritorial jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara. Artinya penghapusan koter tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mengganti UU Pertahanan Negara yang ada.

Dalam UU Pertahanan Negara sistem pertahanan kita menganut Sishankamrata (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta). Persis sama dengan sistem pertahanan dalam Islam.

Dengan luas wilayah yang begini besar, rasanya amat sulit untuk menjadikan tentara berdiri sendiri tanpa koter. TNI mungkin bisa menjadi profesional dan berdiri sendiri sebagai alat pertahanan negara dan angkatan perang tanpa bantuan rakyat seperti yang selama ini telah terjadi, jika saja TNI diberi peralatan dan anggaran yang cukup. Misalnya, TNI memiliki 10.000 buah Tank, 10.000 kapal perang, 1.000 kapal selam, 300 buah pesawat tempur Hawk atau Sukhoi yang dilengkapi dengan roket dan misil penghancur tentunya dll.

Sayangnya, saat ini semua peralatan dan anggaran yang dibutuhkan oleh TNI agar dapat berdiri sebagai tentara profesional sama sekali tidak ada. Ini berarti, jika pelaksanaan penghapusan koter dipaksakan juga dalam waktu singkat, sama saja dengan melumpuhkan TNI sekaligus menghancurkan NKRI tercinta ini.

Bagaimana tidak, peralatan TNI yang ada saat ini masih kalah banyak dan kalah canggih jika dibandingkan dengan negara mungil tetangga kita, Singapura. Apalagi kalau dibandingkan dengan Australia dan China, jelas kekuatan tentara kita terhitung primitif, alias tidak masuk hitungan sama sekali. Satu-satunya cara TNI bertahan adalah dengan sistem komando teritorial sekarang ini. Bersatu dengan rakyat dan menunggu waktu dicapainya anggaran dan peralatan yang diharapkan agar bisa mandiri dan profesional.

Kepemimpinan Dalam Islam

Islam tidak pernah membedakan hak seorang sipil dengan seorang tentara untuk menjadi pemimpin. Kedua-dua mereka sipil maupun tentara sama-sama berhak untuk dicalonkan dan dipilih sebagai seorang pemimpin.

Khalifah yang empat dapat dikatakan sebagai pemimpin sipil. Akan tetapi, Muawiyah, Amr bin Ash, Yazid bin Muawiyah, Sultan Shalahuddin adalah sosok tentara profesional yang juga seorang pemimpin yang berkuasa.

Pelarangan seorang tentara untuk dipilih sebagai seorang pemimpin sebenarnya sangat bertentangan dengan ajaran Islam, merupakan sebuah kezaliman yang membunuh hak pribadi seseorang. Sebenarnya pelarangan ini adalah sebuah tipu muslihat yang dilakukan dunia barat dan disusupkan untuk memperdaya Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia. Sehingga dengan demikian akan timbul perpecahan dan permusuhan diantara kita. Juga hilangnya kesempatan putra terbaik Indonesia yang ahli strategi dan kuat jasmani serta rohaninya untuk menjadi pemimpin kita. Lalu lemahlah negara kita, lemah pula pemimpin yang terpilih. Dan, mudahlah mereka memperdaya serta menguasai seluruh potensi yang  kita miliki.

Peranan DPR dan MPR

Terpilihnya Agung Laksono sebagai Ketua DPR RI dan Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009 ini membawa angin segar dan harapan untuk bertindak proporsional dalam mengkontrol pelaksanaan UU TNI yang baru.

Agung Laksono, alumni SMAN 4 Medan, seorang anak tentara yang juga anggota FKPPI tentu paham benar akan keberadaan tentara. Karakter dan pengorbanan tentara sebagai warga negara tentu telah dipahami dan dirasakan langsung oleh beliau. Rasanya tidak mungkin beliau akan bertindak gegabah dan membiarkan TNI dalam keadaan terzalimi.

Begitu juga dengan Hidayat Nur Wahid. Beliau adalah seorang pakar agama Islam yang bergelar Doktor/S3. sebagai seorang intelektual yang memahami Islam dengan baik pastilah pula tidak akan gegabah bertindak “semau gue” dalam masalah mendudukkan TNI sebagai tentara profesional. Bagaimana pun negara Indonesia ini terdiri dari 87% umat Islam. Dan, umat Islam tentu saja diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk bertindak adil dan proporsional. Apalagi, sunnah Nabi dan Khulafaurrasyidin tentang ketentaraan telah pun tergaris nyata untuk diikuti oleh segenap umatnya. Bukan merupakan hal yang asing atau baru dalam Islam.

Hanya saja beranikah beliau melawan arus ? Beranikah beliau mensponsori perubahan agar hak sipil dan militer untuk dipilih menjadi pemimpin berdiri sejajar seperti yang dikehendaki Islam ? Dengan kedudukan beliau sebagai seorang ketua MPR inilah saatnya bagi beliau untuk membuktikan kepada para konstituen partainya dan umat Islam Indonesia bahwa dirinya adalah seorang yang pakar hukum Islam dan konsisten melaksanakannya pula.

 Akankah angan-angan jadi kenyataan…? Atau tetap menjadi mimpi buruk…? Just wait and see ….. kata orang barat sono…… !

(written: 08/10/2004)

Share this post