MILITER, MUTIARA DALAM LUMPUR

Militer adalah alat untuk mempertahankan keutuhan sebuah negara. Tidak mungkin sebuah Negara dapat berdiri tegak dengan aman dan berwibawa tanpa memiliki militer yang kuat. Semakin kuat tatanan kemiliteran di sebuah Negara, semakin kuat pula wibawa Negara tersebut di mata dunia. Itulah sebabnya banyak Negara maju di dunia yang tidak segan-­segan mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk membiayai militernya.

Pada zaman Orde Lama, peran militer sebagai angkatan perang sangat kuat Selama hampir dua puluh tahun masa kekuasaan Bung Karno diwarnai dengan operasi dan gerakan militer yang tidak putus­putusnya. Mulai dari gerakan kemerdekaan 1945 berlanjut terus sampai Agresi I dan Agresi II, memadamkan pemberontakan PKI Muso dan Madiun, kemudian terbentuknya Republik Indonesia Serikat tahun 1950 tidak menyurutkan peran milite; dalam memper­tahankan keutuhan bumi pertiwi.

Di pertengahan tahun 50-an pecah pula perlawanan dan usaha pemisahan diri dari beberapa wilayah di Indonesia, seperti PRRU Pennesta dan DI/TII, gerakan-gerakan yang cukup merepotkan serta memerlukan peran besar dalam tubuh militer. Tanpa adanya jasa militer yang kuat untuk mempertahankan ke­utuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat itu, sudah dapat di­pastikan wilayah negara Indonesia saat ini sudah tercabik-cabik tak tentu rimbanya lagi.

Saat itu, peran militer tidak memasuki wila­yah kekuasaan. Pimpinan negara dipegang oleh Bung Karno sebagai presiden. Dan, be­liau berasal dari kalangan sipil, bukan militer. Akan tetapi, peranan para pemimpin militer terhadap rakyat di wilayah-wilayah propinsi sangatlah kuat pengaruhnya.

Kolonel Simbolon misalnya, di Sumatera Utara dianggap sebagai pahlawan rakyat ka­rena berhasil melepaskan himpitan ekonomi pada diri rakyat kecil yang saat itu benar­benar tidak terperikan. Bayangkan, satu kilo­gram betas hanya dapat diperoleh setelah di­tukar dengan dua puluh kilogram getah karet. Sehingga, tidak mengherankan jika saat itu ada satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan lima orang anak, mati gantung diri berjejer di pohon karet.

Pemerintahan sipil pusat diatiggap tidak becus untuk menyelesaikan pendentaan rak­yat saat itu. Akhirnya, Simbolon serta jajaran­nya menyelesaikannya dengan cara menjual getah rakyat langsung dari Sumatera Utara ke Singapwa. Di sinilah mulai terjadi interaksi militer dengan rakyat dalam bidang sosial. Perlahan-lahan tapi pasti fungsi militer yang semula hanya sebagai angkatan perang, bergeser di mata rakyat dan mulai memasuki wilayah sosial dan politik.

Jadilah saat itu militer pahlawan di hati rakyat. Dan, kita tidak perlu kaget ketika me­reka memberontak melawan Bung Karno, jutaan rakyat kemudian bersimpati atau bah­kan menyokong gerakan tersebut.

Dapat dibayangkan andaikata perjuangan memerdekakan Sumatera ketika itu berhasil, pastilah militer, terutama Simbolon, akan dilantik menjadi penguasa negara itu seumur hidupnya.

Bung Kamo memang berhasil mencip­takan angkatan perang yang andal. Angkatan laut, udara, dan darat kita amat sangat dise­gani di kawasanAsia, bahkan diperhitungkan sebagai salah satu yang terkuat diAsia. Akan tetapi, kesenjangan ekonomi dan ketidaksta­bilan pemerintahan, karena sering berganti­ganti kabinet menyebabkan wibawa peme­rintah berkwang. Bahkan, pernah terjadi se­orang pimpinan tentara, Kolonel Zulkifli Lu­bis bersama anak buahnya mengarahkan moncong meriam ke Istana Bung Karno. Suatu hal yang sangat memalukan, namun masih menguntungkan sebab di beberapa ne­gara saat itu ada presiden yang dikudeta bah­kan dibunuh, karena dianggap tidak becus. Dalam hal ini militer Indonesia harus dicatat bahwa tidak pernah melancarkan kudeta sekalipun saja terhadap pemerintahan sipil yang sah.

Militer di Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, peran militer mulai berubah. Tidak lagi melulu sebagai angkatan perang, tetapi dapat melebar ke bidang pe­merintahan sebagai fungsi sosial politik. Se­benarnya pertama sekali gagasan ini adalah merupakan ide dari sesepuh militer Indone­sia, almarhum Jenderal A.H. Nasution yang menyusun konsep dwifungsi ABRI. Sebuah gagasan yang diambil dari sejarah lahimya angkatan bersenjata yang sebenamya meru­pakan gerakan masyarakat sipil, kenmdian sedikit demi sedikit berubah menjadi sebuah angkatan perang. Meskipun ada militer murni basil didikan Jepang, tetapi tentu itu tidak memadai. Hubungan kultural dan emosional antara rakyat dan militer, menyebabkan kon­sep dwifungsi ABRl ketika itu berterima di masyarakat.

Akan tetapi, yang namauya manusia pasti memiliki kelemahan. Pak Harto sebagai Pre­siden RI yang terpilih melalui Sidang Umum MPR setiap lima tahun sekali melalui proses Pemilu, mulai mengendorkan kontrol terha­dap bawahan. Kepercayaan yang beliau se­rahkan kepada para pembantunya terkadang diselewengkan tanpa beliau ketahui. Puncak `penyelewengan' dan `pengkhianatan' para pembantunya adalah didesak mundurnya be­liau dari tampuk kekuasaan pada pertengahan tahun 1998. Berawal dari mundurnya 14 Men­teri Kabinet, disusul dengan pernuntaan pe­ngunduran diri beliau oleh Pimpinan MPR yang notabene baru mengangkat beliau men­jadi presiden kembali dengan suara bulat, hanya tiga bulan sebelunurya.

Dari sinilah awalnya gerakan reformasi. Mahasiswa sebagai motor yang diarahkan oleh para elit sipil mengoptimalkan gerakan untuk merebut kekuasaan dari para pemim­pin orde baru yang dinilai berbau militer, ka­rena sebagian besar pemimpinnya yang nmn­cul ke pernmkaan berlatar belakang militer. Gerakan refomiasi bertujuan uutuk mengenr balikan kekuasaan kepadasupremasi sipil. Militer dicaci maki sedemikian rupa. Dilem­pari, dihina, dan dinista dengan perbuatan dan perkataan yang hampir-hampir tidak dapat diterima oleh manusia yang beradab. Militer dianggap sebagai biang kerok segala ke­rusakan yang ada di negeri ini. Padahal, ka­lau kita man jujuy sipil pun tidak kalah be­sarnya menorehkan kausakan di negeri ini.

Pada zaman orde barn, Pak Harto men­percayakan urusan ekonomi di tangan `Ma­fia Borkeley', Universitas Indonesia. Namun sayang, ketika terjadi krisis moneter yang pa­rah, para `mafia barkeley', Universitas Indo­nesia malah berkoar-koar ikut menghujat ke­bobrokan ekonomi negara dan bangsanya sendiri. "Tidak rahu malu...!" kata orang Me­dan. Suatu perbuatan pengecut, melempar batu sembunyi langan....

Belum lagi 6 X 1000 anggota MPR selama 6 kali Pemilu yang mengangkat Pak Harto menjadi presiden dengan suara bulot se­utuhnya, kabur melenyapkan diri, melepas­kan tanggung jawab. Dan, perlu diingat bahwa mayoritas anggota DPR/MPR saat itu adalah dari knum sipil.

Militer di Era Reformasi

Caci maki yang dilontarkan ke tubuh mili­ter menggema memenuhi angkasa negara In­donesia tercinta selama perjalanan waktu di era refonnasi. Rasanya tidak ada ungkapan yang setara dapat dituliskan untuk melukis­kan bagaimana perilwya perasaan kaum mi­liter akibat caci maki di masa ini. Mungkin meminjam istilah seniman; langit telah run­tuh buat militer Indonesia. Gus Dur sebagai presiden pertama rezim reformasi telah mem­buat gebrakan dengan mengangkat seorang PanglimaTNi dariAngkatan Laut yang dari segi junilah personel saja kalah jauh dari TNI AD (sebuah tindakan Apartheid di mata para pengamat politik dan militer).

Benarkah militer sudah hancur? Benarkah militer sedemikian dibenci? Ternyata tidak. Gus Dur diam-diam juga membuat `hubungan baik' dengan para petinggi militer. Beliau juga tidak membubarkan Kodam sebagai komando teritorial, sebagaimana yang diingini oleh golongan pendukung supremasi sipil.

Ketika Megawati menjadi Presiden RI, be­liau juga ternyata memelihara militer. Bahkan, Mega sebagai presiden telah menambah se­buah Kodam lagi di Nangroe Aceh Darussa­lam. Ketika menggelar kampanye di salah satu televisi swasta, beliau juga menyatakan akan memelihara komando teritorial.

Militer di Mata Dua Capres

Kini menghadapi Pilpres putaran kedua, masing-masing kubu baik Megawati maupun SBY, kedua-duanya mencoba mendulang pe­tinggi militer sebanyak-banyaknya (ingat da­lam militer meskipun pensiun tetap dihonnati sebagai senior). Di kubu Mega, tidak kurang beberapa Jenderaltelahterang-terangan ber­gabung antara lain mantan KASAD Jenderal (pum) H.R. Hartono, Tyasno, Pramono, dan lain-lain. Sementara kubu SBY pun tidak man kalah. Sudi Silalahi, Try Sutrisno, Edi Su­drajat, Jacky Makarim, dan lain-lain berkunr pul sebagai pendukungnya.

Tampaknya gerakan antimiliter yang telah menebarkan kebencian terhadap militer sela­ma hampir lima tahun ini harus `gigit jnri'. Temyata hubungan emosional antara rakyat dan militer tidak dapat begitu saja dihapus­kan. Rakyat kelihatannya masih mengingin­kan tampilnya sosok militer dalam pemerin­tahan. Tampilnya tiga capres/cawapres dari militer telah menjadi satu bukti yang nyata. Apalagi baru-baru ini kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyatakan mendu­kung dan bergabung dengan SBY, seorang Jenderal militer yang terkenal sebagai sosok yang cerdas. PKS tampaknya terpaksa melu­pakan gerakan antimiliter yang telah disuara­kan hampir lima tahun oleh `sayap kanan'­nya, KAMMI, demi untuk coba-coba berbagi kekuasaan, tak kuasa menahan nafsu untuk tetap berdiri sebagai oposan.

Bagaimanapun ada satu hal yang perlu diingat bahwa militer Indonesia selama per­jalanan sejarah sejak kemerdekaan 59 tahun yang lalu, sampai dengan saat ini tidak pemah sekalipun mrlakukan kudeta/merebut kekua­saan baik ketika di zaman Orde Lama maupun Orde Baru atau di zaman refonnasi sekarang ini. Nampakurya, kecurigaan segelintir elitbah­wa militer akan melakukan kudeta tidaklah beralasan sama sekali.

Militer dicaci...militer dicari.... lbarat peri­bahasa Melayu, "Mutiaro dalam lumpur, meskipun terbennm lama, Iidaklah berubah menjadi lumpur, Ie1np berhnrga dan dicari orang..."

Share this post