PEMERINTAHAN MANDUL

Dalam bahasa Indonesia kata “mandul” digunakan untuk sesuatu yang tak dapat berkembang biak. Biasanya, orang sangat tidak menyukai sesuatu yang mandul. Seekor ayam yang mandul dianggap tidak dapat memberikan keuntungan apa-apa dan itu berarti ayam tersebut lebih baik disembelih saja daripada terus dipelihara. Terkadang, kata mandul dapat menimbulkan konotasi akan sesuatu yang tidak memberi akibat apa-apa. Contohnya, “kata-katamu mandul !”, ini berarti bahwa kata-katanya itu tidak menimbulkan perubahan apa pun bagi pendengarnya.

            Apakah pemerintahan yang mandul ? Pemerintah mandul adalah pemerintah yang tidak dapat memberikan perubahan kearah yang lebih positif dan memberikan perubahan yang berarti lagi bermanfaat.

            Sekarang banyak orang yang menyoroti akan kinerja pemerintahan pimpinan sang presiden Megawati. Selama hampir tiga tahun masa pemerintahannya terlihat tidak ada perubahan yang berarti dalam memajukan rakyat dan bangsanya. Namun demikian, di mata para pengikutnya dan orang-orang yang menangguk keuntungan dari pemerintahan sang presiden ini, seolah-olah telah tertutup mata hati mereka dalam menilai sepak terjang kepemimpinannya terasa pincang.

            Dalam tulisan ini kami ingin memberikan telaah tentang beberapa permasalahan, antara lain :

1.      Pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Pada zaman orde baru masalah pemenuhan hajat hidup orang banyak ini mendapat perhatian yang paling besar dari pemerintah. Sembilan bahan pokok dan keperluan vital seperti minyak tanah, gas, sandang pangan dan rumah murah menjadi tumpuan dan target kesuksesan Pelita demi Pelita. Sayangnya, dalam pemerintahan Megawati sekarang ini, kepentingan yang paling mendasar untuk rakyat ini justru terasa terabaikan. Sebut – masalah minyak tanah, yang sudah lebih dua tahun tidak pernah terselesaikan. Hari demi hari banyak rakyat di pelosok tanah air menderita dan sengsara akibat kelangkaan minyak tanah ini. Pemerintah kelihatannya menjadi “bodoh dan kehilangan akaluntuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak tanah ini. Sebagai rakyat, kita tidak mau tahu apakah hal itu terjadi karena kelangkaan produksi atau ulah spekulan dll. Inikan jelas merupakan tugas pemerintah untuk menyelesaikannya.

Peristiwa antri minyak tanah hanya terjadi di era Bung Karno (rezim orde lama) dan era Megawati putri Bung Karno (era reformasi). Dalam sejarah perjalanan orde baru selama 32 tahun, tidak pernah terjadi peristiwa senaif ini. Kalau pun ada ulah segelintir spekulan yang mencoba untuk mengganggu keberadaan minyak tanah, maka pemerintah kala itu segera bertindak membereskannya. Dan, tidak membiarkannya berlarut-larut sampai seminggu, apalagi sampai dua tahun…

Konon dua tahun yang lalu ketika secara tidak sengaja Pak Harto melihat berita TV tentang rakyat yang antri minyak tanah sekitar ± dua ribu meter saja dari rumah Megawati sang presiden reformasi, beliau lantas nelangsa dan mesti opname di rumah sakit. Beliau shock sebab selama 32 tahun tidak pernah rakyat yang beliau pimpin  antri minyak tanah seperti zaman PKI dahulu.

Belum lagi masalah penyeludupan gula, daging import, pakaian bekas dll. yang datang bergelombang silih berganti tak pernah terselesaikan. Hal ini terkadang mengundang prasangka pada diri rakyat, “jangan-jangan memang disengaja oleh oknum pemerintah untuk menangguk di air keruh”.

2.      Administrasi.

Terasa sekali di zaman pemerintahan sekarang ini banyak permasalah yang muncul akibat ketidak beresan administrasi. Keputusan yang berubah-ubah dan ketidak pastian hukum menyebabkan banyak persoalan yang tumpang-tindih. Salah satu yang ingin kami kemukakan adalah masalah nasib para anggota TNI/Polri yang pernah dikaryakan sebagai PNS.

Setelah dihapuskannya kekaryaan (yakni anggota TNI/Polri yang diperbantukan sebagai pegawai di pemerintahan), maka mereka telah disuruh memilih untuk kembali ke kesatuan atau berubah menjadi PNS atau Pegawai Daerah. Namun ternyata perangkat yang mengatur kepindahan mereka tidak pernah dibuat dengan sempurna. Saat ini saja masih ada sekitar 300-an orang mantan anggota TNI/Polri yang nasibnya terkatung-katung sebab sudah tidak terima gaji lagi, baik di kesatuan maupun di tempat berdinas sebagai PNS. Ketika mau kembali ke kesatuan, mereka sudah tercatat memilih menjadi PNS. Namun, kepindahan mereka ke PNS tidak bisa diproses di BAKN karena yang dapat diproses kepindahannya hanyalah mereka yang berpangkat Letnan Kolonel ke atas. Maka malanglah nasib mereka yang berpangkat Mayor ke bawah. Persoalan ini tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintahan Megawati sampai tulisan ini diselesaikan. Ini baru satu persoalan saja belum lagi persoalan-persoalan yang lain yang lebih besar dalam ruang lingkup administrasi.

Suatu hari sang presiden pernah mengeluh dalam sebuah pidato-nya mengenai ketidakberesan Arsip Negara. Sungguh amat menggelikan jika seorang presiden mengeluhkan Arsip Negara-nya yang tidak beres. Kenapa dia tidak mengganti saja pejabat yang berkuasa di bidang Kearsipan Negara dengan orang lain yang mampu membereskan persoalan. Bukankah kekuasaan itu ada di tangannya ?

3.      Korupsi.

Ketika reformasi bergulir, arah tuntutan perjuangannya adalah menghapuskan KKN yang terasa sudah sangat parah dilakukan oleh rezim orde baru. Siapa nyana, setelah hampir lima tahun reformasi berjalan, korupsi malah semakin marak dan merajalela. Dan, yang paling perlu dilihat adalah selama kepemimpinan Megawati ternyata tidak satu pun koruptor yang berhasil diseret ke Meja Hijau. Lucunya, para pendukung rezim sang presiden ini, mengatakan sulit menegakkan hukum karena banyaknya oknum rezim orde baru yang masih bercokol ! Padahal yang mengangkat Kapolri, Jaksa Agung dan Hakim Agung dll. perangkat hukum, sepenuhnya berada di tangan sang presiden. Terkesan hanya mencari-cari alasan saja….

4.      Menepuk Air di Dulang.

Ketika Soeharto berkuasa setelah dilantik oleh MPRS yang diketuai oleh Jendral A. H Nasution pada tahun 1966 (bukan oleh Supersemar seperti yang sering disebut orang), maka ternyata beliau tidak memberangus semua pejabat orde lama. Para pejabat yang terbukti bejat ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi, banyak di antaranya yang berkualitas tetap dipertahankan untuk membantu rezim orde baru antara lain, Ruslan Abdul Gani, Adam Malik, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ali Murtopo dll. Dan, presiden Soeharto tidak pernah mengeluh atau mencaci Kabinet-nya sendiri. Begitu juga Gus Dur, banyak anggota Kabinet-nya yang juga mantan Kabinet Pak Harto-Habibie. Beliau juga tidak pernah mencaci kabinetnya sendiri. Bila beliau tidak suka beliau akan mengganti Menterinya itu. Beda dengan Bu Mega ini. Beliau pernah melontarkan ucapan yang mengatakan bahwa dia sedang memimpin sebuah “kabinet keranjang sampah”. Bukankah ini menepuk air di dulang, yang terpercik adalah muka sendiri juga…! Kalau lah memang Kabinet yang dipimpinnya “Kabinet Mandul” kenapa tidak ditukar saja para anggotanya yang “mandul” itu ?

Masalah lain yang sering dikeluhkan oleh sang presiden sebagai penghambat prestasi kerjanya adalah parahnya kerusakan yang diwarisinya dari orde baru. Padahal Pak Harto juga pernah mewarisi keadaan yang lebih parah dari Bung Karno di akhir tahun 60-an, bahkan tanpa memiliki aset yang dapat di jual saat itu. Sedangkan hutang negara sangat besar mencapai 90 Milyar dolar. Itu pun tidak pernah keluar keluhan dari mulut Pak Harto sebab prinsip “mikul nduwur mendem jero” benar-benar telah diamalkan oleh beliau.

Berbeda dengan Megawati yang dengan mudah telah menjuali aset-aset negara yang merupakan hasil kerja keras rezim orde baru selama 32 tahun melalui tangan BPPN.. Seandainya saja Ibu Megawati mau napak tilas perjuangan Pak Harto ketika berjuang keluar dari krisis yang ditinggalkan oleh rezim Bung Karno, mungkin akan menimbulkan simpati yang lebih besar di kalangan rakyatnya.

5.      Janji Palsu

Ketika kampanye menjelang Pemilu 1999 yang lalu digelar, PDIP dengan lantang menyuarakan melalui juru kampanyenya akan menaikkan gaji pegawai negeri sampai 300 %, memberikan pendidikan gratis dan membasmi KKN. Kenyataannya, setelah rezim ini berkuasa, presiden Megawati sekalipun belum pernah menaikan gaji PNS. Adapun pendidikan gratis nampaknya tinggal mimpi saja. Alih-alih digratiskan, malah subsidi pendidikan dicabut.

Kalau di zaman Pak Harto untuk sekolah di Perguruan Tinggi Negeri hanya perlu biaya beberapa puluh ribu rupiah saja dalam setahun, sekarang ini untuk masuk ke Universitas Indonesia diperlukan ongkos pendidikan yang sangat besar. Di harian Tribun Kaltim diberitakan seorang anak bernama Nanda lulusan SMA Negeri 1 Kaltim, mesti menyetor uang administrasinya saja ke UI sebesar 12 juta rupiah. Padahal dia telah lulus testing melalui PMDK. Dari mana uang sebesar itu dapat dikeruk oleh rakyat jelata ? Mana janji mu yang kau lantunkan dulu…?

Kini, menjelang pemilihan presiden tanggal 5 Juli mendatang Megawati kembali mengumbar janji dengan mencanangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi 6,8 % setahun. Bagi orang yang berakal waras jelas janji ini adalah sebuah lagi janji palsu. Menurut data yang bersumber dari Nota Keuangan Negara diasumsikan pertumbuhan ekonomi hanya 4,8 % itu pun dengan kurs dolar terhadap rupiah sebesar 8.600. Namun ternyata inflasi sampai dengan bulan Mei saja sudah 3,88 % ditambah dengan inflasi Juni dan Juli rata-rata 0,9 %. Sedangkan kurs rupiah mencapai 9.400, dengan kenaikan harga minyak yang mencapai 41 dolar per barel, sedangkan kapasitas produksi menurun. Ini saja seharusnya sudah menyebabkan revisi terhadap APBN. Maka menurut Iman Sugema dari INDEF, pertumbuhan ekonomi malah dapat turun sekitar 0,3 %. Berarti pertumbuhan ekonomi setahun paling tinggi hanya 3,44 %. 

Terus dari mana didapatkan perkiraan pertumbuhan ekonomi sampai 6,8 % ? “Nyundul langit pakai galah ?”

  1. Porno Grafi dan Porno Aksi.

Masalah Porno Grafi dan Porno Aksi di zaman reformasi ini telah benar-benar memecahkan rekor dunia, mengalahkan negara-negara Barat dan Amerika sekalipun. MUI telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya porno grafi dan porno aksi ini sejak November 2001. Namun, pemerintah sedikit pun tidak ambil pusing dengan masalah ini. Terbukti dengan tidak berhasilnya diloloskan undang-undang mengenai kedua hal tersebut di DPR. Polri dan Aparat hukum terkait terkesan seolah-olah tutup mata dengan maraknya masalah porno-porno-an ini.

Beberapa kali MUI Pusat mencoba meminta waktu untuk berdialog dengan Mega, sang presiden, ternyata tidak pernah diberikan waktu untuk bertemu. Sialnya, Mega malah punya waktu menempuh jarak ribuan mil untuk bertatap muka dan berdialog dengan Paus di Vatikan. MUI diabaikan, Paus disowani… Bukan main….

Semoga dengan membaca telaah ini, pembaca dapat menarik satu kesimpulan untuk menjatuhkan pilihan yang bijak pada salah satu capres yang dapat menyelesaikan semua PR yang masih terbengkalai, demi kemajuan Negara Indonesia tercinta. Semoga….

Share this post