Malu Memelihara Dolly Sampai Ratusan Tahun

Gelombang dukungan pada Wali Kota surabaya Tri Rismaharini untuk menutup lakalisasi Dolly pada 19 Juni mendatang mulai muncul. Bahkan Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB) siap berada di garda depan untuk menutup lokalisasi terbesar di asia Tenggara tersebut. Dukungan ini merupakan reaksi atas pernyataan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana  yang menolak penutupan Dolly.

Berikut ini wawancara Sofyan hadi dari FORUM dengan Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain, Kamis, pekan lalu.

Bagaimana pendapat anda soal penutupan prostitusi di Gang Dolly Surabaya?

Seratus tahun sudah dolly berdiri. Semestinya kota Surabaya sebagai kota yang berjuluk kota santri merasa malu jika Dolly tidak berhasl ditutup. Wajib hukumnya semua warga dan pejabat di Surabaya mendukung ibu Risma menutupnya segera. Apalagi PSK dan mucikarinya sudah dilatih untuk hidup dengan cara halal dan diberi modal.

Bagamana MUI memandang bisnis prostitusi yang tidak bisa diberantas di masyarakat kita?

Sangat memprihatinkan. Bagaimana bisa penguasa yang mengaku beragama dan berpancasila melindungi pelacuran? Dan bagaimana nasib anak-anak di sekitar pelacuran itu? Rusak dan binasalah mentalnya. Anak-anak itu adalah tanggung jawab negara yang diamanatkan UUD 45. Semua aparat negara dan warga negara wajib bersatu menghilangkan tempat pelacuran di bumi Indonesia ini.

Siapa sebenarnya yang bertanggung-jawab dalam pemberantasan bisnis prostitusi ini?

Pemerintah. Kalau tingkat nasional presiden. Tingkat provinsi gubernur. Tingkat kota kepala daerah, bupati atau walikota. Beberapa tahun yang lalu mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pernah menggusur tempat pelacuran tertua dan terbesar di Asia Tenggara, yakni Kramat Tunggak di Jakarta Utara. Beliau menjadikan lahan bekas prostitusi tersebut dengan membangun Masjid Islamic Centre di Jakarta Utara. Jika Sutiyoso bisa, maka semua kepala daerah mesti bisa.

Bukankah kalau tempat prostitusi di Gang Dolly di Surabaya ditutup maka para PSK akan menyebar dan tidak terkendali. Bagaimana tanggapan Anda?

Kata siapa? PSK-nya hanya sedikit tidak sampai ratusan. Cukup sudah dilatih menjahit, dagang, keterampilan dan lain-lain.

Diberi modal sudah beres. Jika ada PSK yang memang tidak mau dibina alias sudah hobinya melacur, ya ditangkap, penjarakan. Kan ada Pasal KUHPnya. Jangan hanya karena segelintir manusia rusak yang tidak mau dibina, terus kita korbankan masa depan dan jiwa anak-anak di sekitar Dolly itu.

Kalau hanya sedikit mengapa Ibu Risma tarik ulur untuk menutup Dolly? Seolah-olah ada kepentingan dibalik penutupan Dolly?

Ibu Risma tarik ulur menutup Dolly, karena wakilnya berkeras tidak setuju menutup Dolly. Wakilnya ini aneh sekali. Apa dia tidak baca tugas-tugas wakil walikota? Dari dua puluh sembilan butir tugas-tugas wakil walikota semua bunyinya “membantu walikota saja”. Tidak ada satupun butir yang bunyinya “melawan walikota’. Wakilnya itu sadar atau tidak masalah tata negara? Saya yakin Ibu Risma akan tetap menutupnya kecuali jika PDIP, partai beliau memerintahkan jangan menutup prostitusi Dolly, ya beliau pasti kalah.

Bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam memberantas perdaganan manusia tersebut?

Pertama perlunya pendidikan agama dan iman. Dalam bidang ini pemerintah perlu serius melakukan tindakan di bidang pembinaan mental agama. Selama ini bidang mental agama hampir tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

MUI hanya mendapatkan bantuan dari negara Rp. 3 miliar, NU dan Muhammadiyah masing-masing mendapatkan Rp. 1 miliar dari Rp. 1.900 triliun uang APBN tiap tahun.

Sedangkan PSSI mendapat 1 triliun. Lihatlah ketimpangannya perhatian pemerintah ke arah ini. Bagaimana agama dan agama bisa bagus?

Apa saran MUI soal prostitusi di Dolly?

MUI menghendaki penutupan segera prostitusi Dolly tanpa syarat lagi. Malu rasa bangsa Indonesia yang mengaku religius kok memelihara Dolly sampai ratusan tahun.


Dikutip dari wawancara ekslusif dengan majalah Forum Keadilan No.4 tanggal 25 Mei 2014.

Share this post