Kepemimpinan Wanita

Di dalam kurun demokrasi terbuka setelah bergulirnya reformasi di Republik Indonesia tercinta ini, masalah kepemimpinan merupakan topik yang hangat untuk dibicarakan.

Demam PILKADA di beberapa daerah di tanah air menggulirkan perbincangan serius yang tidak habis - habisnya. Termasuk masalah keterlibatan wanita dalam perlombaan mendapatkan kursi kepemimpinan di sejumlah daerah melalui proses PILKADA tersebut. Sampai sampai ibu Prof.DR. Tuti Alawiyah, salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat pernah melontarkan pertanyaan tentang masalah tersebut pada sidang mingguan MUI di Jakarta.

Hiruk pikuk tentang kepemimpinan wanita ini bahkan memanaskan suhu politik kota Pekanbaru akhir akhir ini. Pasalnya, salah satu calon walikota dari dua calon yang ada adalah seorang wanita. Satu pihak menolak dan mengharamkan figur wanita menduduki jabatan sebagai walikota secara mutlak. Penolakan mereka  dituangkan dalam berbagai selebaran, ceramah agama, SMS, dan berbagai media lainnya yang dapat digunakan. Sementara  sebagian masyarakat  merasa terombang ambing dan bingung melihat pro-kontra ini.

Mencermati pro-kontra yang terjadi dan menyimak dalil dalil yang dipakai untuk menolak kepemimpinan wanita, penulis merasa perlu menuangkan pikiran untuk membahas dalil dalil tersebut.

Salah satu dalil yang paling sering dimunculkan adalah surat An-nisa’ ayat 34, yang diartikan: “Lelaki adalah pemimpin atas wanita”.

Benarkah ayat ini diartikan secara lugas bahwa kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita?.

Ternyata asbabun nuzul (sebab turunnya ayat ini) bukanlah berkenaan tentang kepemimpinan secara umum. Tegasnya, ayat ini bukan pula melarang atau mengharamkan seorang wanita menjadi pemimpin. Di dalam tafsir Qurthubi, Ibnu Katsir, Khozin, bahkan kitab tafsir Departemen Agama republik Indonesia yang resmi telah menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan masalah pencabutan hukum qishash (pembalasan yang sepadan) atas seorang suami yang menampar istri yang durhaka kepadanya. Dengan demikian ayat di atas lebih tepat jika diartikan : “Para suami (lelaki) adalah pembimbing dan pengayom atas para istrinya”. Tentu saja konteksnya adalah dalam keluarga masing-masing, bukan pada keluarga yang satu kepada keluarga yang lain.

Ada yang mencoba memainkan analogy logika dengan mengatakan bahwa jadi pemimpin di rumah tangga saja, seorang wanita tidak bisa, apatah lagi menjadi pemimpin di sebuah negeri? Analogi seperti ini tidak selalu dapat digunakan. Ada banyak perkara pada keadaan tertentu akan berubah nilainya pada keadaan lain. Contohnya, arak haram diminum. Akan tetapi ketika arak itu difermentasi dan berubah menjadi cuka, maka tidak lagi haram untuk diminum, meskipun cuka itu berasal dari arak dan haram diminum pada awalnya. Dalam hal lain, juga tidak dapat dikatakan jika seseorang menjadi imam sholat saja tidak bisa, apatah lagi menjadi pemimpin sebuah negeri? Kenyataannya ada berapa banyak orang yang tidak bisa menjadi imam sholat, tetapi mampu menjadi seorang pemimpin besar di tengah kaumnya!

Syarat Pemimpin Rumah Tangga

Perlu dicatat juga bahwa lelaki menjadi pemimpin atas istrinya tidaklah mutlak begitu saja tanpa syarat. Dalam ayat di atas paling tidak ada dua syarat yang mesti dimiliki oleh seorang suami agar dapat menjadi kepala rumah tangga: Yang pertama, memiliki kemampuan intelektual dan kekuatan pisik yang lebih prima dari istrinya (bi ma fadhdhalallahu ba’dhahum ‘ala ba’dhin). Yang kedua, sang suami itu sanggup menafkahi istrinya tersebut( wa bima anfaqu min amwalihim). Itulah sebabnya Imam Syafi’i dan Imam Hambali mengatakan batal perkawinan dalam rumah tangga jika sang suami tidak mampu lagi menafkahi hidup isterinya itu. Tegasnya, sang isteri itu bisa menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama.(lihat Tafsir Qurthubi Jilid V,halaman 161-162).

Dalil kedua yang sering dipakai untuk menolak kepemimpinan wanita adalah hadis shohih Bukhori yang berbunyi: “Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita”. Sepintas lalu secara zhohir seolah olah hadis ini mengharamkan seorang wanita menjadi pemimpin. Benarkah demikian?

Asbabun wurud (sebab munculnya) hadis ini adalah mengenai kisah matinya raja Parsi yang telah merobek robek surat Rasulullah, dan digantikan oleh anaknya yang perempuan sebagai Ratu. Maka nabi mengatakan tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan negaranya kepada seorang wanita. Dengan demikian, hadis ini berkenaan atas pelarangan nabi mengangkat seorang raja dari kaum wanita. Perlu dicatat bahwa seorang raja pada waktu itu adalah pemimpin yang absolut, yakni pemegang kekuasaan secara mutlak seorang diri tanpa ada kontrol dari pihak manapun.

Di zaman modern ini, seorang Raja maupun seorang Presiden, atau Perdana Menteri yang menjabat sebagai Kepala Negara sekalipun, tidak serupa dengan kedudukan raja yang absolut di zaman dahulu. Biasanya kepala Negara sekarang ini hanya pemegang kekuasaan eksekutif saja, sementara kekuasaan legeslatif dan yudikatif dipegang oleh pihak lain. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan seorang raja yang absolut di zaman dahulu yang memegang kekuasaan seluruhnya secara mutlak seorang diri.

Itulah sebabnya, Syeikh Yusuf Qordhawi dan Syeikh Sya’rawi berpendapat bolehnya seorang wanita memegang jabatan Kepala Negara pada zaman moderen ini. Alasannya, pelarangan nabi menjadi kepala Negara saat itu terkait dengan kekuasaan yang absolut dan tanpa batas, bukan seperti sekarang ini yang serba terbatas dan terkontrol.

Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan hadis di atas sebagai sebuah keterangan bahwa untuk menduduki jabatan seorang raja yang absolut dikhususkan untuk laki laki, dan tidak untuk perempuan ( lihat tafsir Ibnu Katsir jilid II, hal 324).Jadi sangatlah tidak tepat jika hadis tersebut dipakai secara sempit tanpa menempatkannya sesuai dengan konteks permasalahan yang ada.

 Menghina Kaum Wanita

Akhir-akhir ini penolakan atas wanita menjadi pemimpin yang dihembuskan di Pekanbaru, malah melebar bukan hanya menyangkut jabatan Kepala Negara, tetapi bahkan menurun tingkatannya menjadi penolakan pada jabatan walikota dan juga seluruh jabatan publik yang ada.

Andai saja disimpulkan bahwa wanita sama sekali tidak boleh menempati satu pun jabatan publik di dunia ini, maka bukankah hal ini akan dipandang sebagai penghinaan terhadap kaum wanita? Banyak kaum muslimin akan sangat kecewa manakala menerima kelahiran seorang anak yang berkelamin wanita. Betapa tidak….? Anaknya ini jika kelak sudah dewasa, walaupun sehat, cerdas, dan mendapatkan pendidikan tinggi sampai S3 sekalipun, akan hidup terhina.Dia diharamkan menduduki jabatan publik di dunia ini. Jadi seorang pemimpin RT haram, jadi RW juga haram, jadi lurah haram, jadi Camat, haram, jadi Kepala Puskesmas haram, jadi Kepala Dinas haram, jadi WALIKOTA HARAM,apalagi jadi Gubernur, jadi menteri dan jadi Presiden…? Terus untuk apa punya anak wanita? Jadi tukang beranak, dan mengurus dapur sajakah?

Penulis khawatir kita akan kembali ke zaman Jahiliyah di mana wanita dianggap hina dan hanya menjadi beban kehidupan belaka. Padahal Islam justru menghapus faham jahiliyah yang merendahkan, menjajah, serta mengeksploitasi wanita untuk kepentingan nafsu sesaat. Kiranya perlu diingat bahwa secara filosofi, wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dada kaum lelaki. Artinya, wanita itu adalah pendamping lelaki yang hidup berdampingan bahu-membahu dalam kehidupan ini. Wanita tidak diciptakan dari rambut kepala, yang mesti dijunjung setinggi-tingginya, namun juga tidak diciptakan dari kuku kaki yang mesti diperlakukan sebagai keset kaki. Islam memuliakan wanita sebagai partner lelaki dalam kehidupan di dunia ini.

Kisah Ratu Balqis

Di dalam kitab suci Al-Qur’an ada diceritakan sebuah kisah di mana penguasa negeri Saba’, yang digelar Allah sebagai negeri Baldatun Thayyibatun Warobbun Ghofur itu, ternyata dipimpin oleh seorang Ratu Wanita bernama Balqis. Beliau dan kaumnya semula masih menyembah matahari. Singkat cerita beliau di-da’wah nabi Sulaiman yang perkasa melalui burung hud-hud, dan datang menghadap Raja Sulaiman serta masuk Islam di tangan beliau. Setelah masuk Islam Ratu Balqis tidak dipecat dari kedudukannya sebagai Ratu dan pimpinan tertinggi di negeri Saba’, tetapi beliau tetap diangkat sebagai Ratu dan pimpinan tertinggi di negeri tersebut. Hanya saja Ratu Balqis tidak lagi menjadi Ratu Agung yang absolut, tetapi turun setingkat menjadi ratu Negara Bagian dari Kerajaan Nabi Sulaiman. Sekarang ini, kira-kira setara dengan jabatan Gubernur Kepala Daerah saja.

Kelak Ratu Balqis ini dinikahi oleh Nabi Sulaiman menjadi salah seorang isterinya, sedangkan jabatan beliau sebagai seorang ratu di negeri Saba’ tetap dipikulnya. Dengan demikian, jadilah suaminya seorang Kepala Negara yang Agung dan isterinya itu menjadi seorang Gubernur Negeri Saba’.

Bukankah Al Qur’an itu diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia dan orang-orang yang bertaqwa…?

 

Wallahu A’lam Bishshowab


Tulisan untuk Harian Umum Riau Pos dan telah diterbitkan di Riau Pos pada tanggal 14 Mei 2011

Share this post