KUHP Baru dan Kumpul Kebo

Setelah lebih enam dasawarsa Negara Indonesia berdiri dengan memakai Hukum Pidana yang diadopsi 100% dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana penjajah Belanda, akhirnya usaha untuk memiliki KUHP buatan sendiri hampir tiba pada putik buahnya. DPR RI sekarang tengah membahas Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru (RUU KUHP).

Ada satu pasal yang menarik perhatian yaitu pasal “kumpul kebo”, di mana pasal 485 yang menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II” (katagori II adalah denda maksimal 30 juta rupiah). Sebagian orang menolak tegas pasal ini dimasukkan ke dalam KUHP Baru. Alasan mereka “kumpul kebo” adalah masalah privasi (hak pribadi) yang tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun.

Cara berfikir segelintir kelompok ini rasanya perlu  dicermati. Sebagai manusia yang mengaku makhluk ciptaan Tuhan, semestinya semua manusia tunduk dengan aturan yang telah digariskan sang Pencipta itu. Bagaimanapun yang paling tahu mengenai seluk beluk sesuatu pastilah sang penciptanya.

Fahsya’ dan Munkar

Alquran menjelaskan bahwa dosa besar itu dibagi dalam dua katagori, yang pertama disebut Fahsya’ dan yang kedua disebut Munkar. Imam al Ghazali menjelaskan bahwa fahsya’ itu adalah perbuatan keji yang merupakan perbuatan dosa besar namun prilakunya itu tidak merugikan orang lain. Sedangkan munkar adalah perbuatan keji yang merupakan dosa besar, dan prilakunya merugikan pihak lain.

Contoh perbuatan fahsya’ adalah berzina, mabuk minuman keras, memakai narkoba, suap menyuap, bunuh diri dan lain-lain yang tidak merugikan orang lain. Sedangkan contoh perbuatan munkar adalah memperkosa,  memeras, korupsi, membunuh orang, dan lain lain yang merugikan pihak lain.

Berzina adalah  melakukan hubungan suami istri antara pria dan wanita yang tidak diikat dengan hubungan pernikahan yang sah, dan dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak. Dapat dilihat bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan ini. Sang pria merasa senang dan begitu juga sang wanita. Keduanya mendapatkan kenikmatan syahwat tanpa merugikan pihak lain. Ternyata Al Qur’an memasukkan perbuatan zina itu ke dalam perbuatan fahsya’. Allah berfirman dalam surat Al Isra’ ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah salah satu perbuatan fahsya’ (keji). dan seburuk-buruknya jalan.

Para penentang Pasal 485 itu merasa bahwa hal-hal yang bersifat privasi, dan tidak merugikan orang lain semestinya tidak boleh diancam pidana atau denda.

Sayangnya kelompok  yang sering menyebut diri sebagai pembela Hak Asasi Manusia ini, terkesan tidak konsekwen dengan pola pikirnya itu. Jika yang menjadi acuan adalah hak pribadi yang tidak merugikan orang lain, sehingga tidak boleh dilarang, apalagi diancam pidana, maka perbuatan lain yang sejenis dengan itu harus diberi kedudukan yang sama pula.

Ambil contoh misalnya kasus suap menyuap. Dalam perkara suap menyuap, pihak penyuap dan pihak yang disuap sama-sama rela dan tidak merasa dirugikan. Keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan dari perbuatan mereka itu. Semestinya tidak boleh juga diancam pidana. Namun anehnya, ternyata pasal suap menyuap dengan ancaman penjara dapat mereka terima dan tidak mereka ributkan. Mereka tidak meminta pasal suap menyuap dalam KUHP Baru itu dicabut. Bukankah ini menunjukkan  sikap yang tidak konsekwen? Semestinya kalau yang menjadi acuan adalah privasi dan tidak merugikan orang lain, maka mereka juga wajib protes pasal suap menyuap itu dicantumkan di KUHP Baru, dan jangan hanya pasal “kumpul kebo” itu yang diributkan.

(Perlu dicatat bahwa suap menyuap adalah perbuatan fahsya’ dan sama sekali tidak merugikan orang lain. Lain halnya jika salah satu pihak merasa dirugikan maka perbuatan itu tidak lagi digolongkan sebagai suap, tapi telah berubah menjadi pasal pemerasan. Dalam hal ini, jika suap menyuap adalah perbuatan fahsya’ maka pemerasan adalah perbuatan munkar).

Contoh lain kasus narkoba. Menghisap narkoba sampai mabuk dan hilang ingatan sama sekali tidak merugikan orang lain. Uang yang dipakainya adalah hartanya sendiri. Sedangkan tubuh yang dipakainya adalah tubuhnya sendiri juga. Maka apabila seseorang memakai narkoba di dalam ruang privasinya dan tidak mengganggu orang lain pula, semestinya orang tersebut tidak boleh ditangkap dan dipidanakan. Bukankah itu juga hak pribadi….? Namun, aneh bin ajaib, pasal narkoba ternyata tidak diributkan sama sekali.

Agama Islam tegas menolak setiap perbuatan fahsya’ walaupun hanya merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Islam juga menolak setiap perbuatan munkar yakni perbuatan keji yang merupakan dosa besar dan merugikan orang lain. Betapa indahnya ajaran agama Islam ini. Sebagai seorang mukmin, penulis merasa sangat beruntung mengikutinya.

Jangan Menghina Adat

Seorang Pakar hukum pidana Prof Dr Andi Hamzah, seperti yang dikutip Detik.Com.,menilai, “mempidanakan kumpul kebo tidak selaras dengan hukum adat bangsa Indonesia. Di beberapa daerah, kumpul kebo ditolerir dan mereka bisa memisahkan diri dari Indonesia apabila RUU KUHP disahkan”.

Kami sangat meragukan ucapan professor ini. Apa benar masyarakat Bali yang religious Hindu itu mentolelir perzinaan, sehingga sampai akan memisahkan diri dari Republik Indonesia jika berzina dilarang di tengah masyarakat Bali…..?

Begitu juga masyarakat Minahasa yang mayoritas religious Kristen, apa benar mereka semua juga mentolelir perzinaan dan sangat mencintai zina. Sehingga jika zina dipidanakan maka masyarakat Minahasa akan memisahkan diri dari NKRI…..?

Begitu juga masyarakat Mentawai. Kami khawatir dengan mengatakan masyarakat Mentawai melegalisir zina adalah sebuah pernyataan yang sangat menghina harga diri mereka.

Kesimpulan

Indonesia adalah Negara hukum yang ber-Pancasila. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, yang berarti mengakui keberadaan agama di negeri ini. Perlu dicatat bahwa tidak ada satu agama pun yang resmi diakui di negara Indonesia ini yang melegalkan zina. Kumpul kebo sudah pasti perbuatan zina. Meskipun tergolong ke dalam perbuatan fahsya’ yang tidak merugikan orang lain namun wajib dilarang dan dikenai sanksi atas semua pelakunya tanpa pandang bulu dan alasan. Apalagi zina itu rentan penyakit kelamin, dan penyakit kejiwaan. Betapa banyaknya sudah korban zina yang menderita penyakit kelamin, bahkan HIV-AIDs. Ujung-ujungnya, jika sudah kena penyakit ini, mereka akan masuk dalam pelaku kemunkaran, karena akan merugikan dan menularkannya pada orang-orang lain, bahkan pada orang yang tidak berdosa.

Bagi Penulis semestinya Pasal 485 itu tidak diberi ruang celah meringankan dengan membuka alternatif denda, karena justru akan melemahkan usaha memberantas zina itu sendiri.

Wallahu a’lam

catatan: Telah dimuat di Harian Republika tanggal 30 Maret 2013.

Share this post