40 Sekolah di Bali Larang Jilbab

Pelajar Islam Indonesia(PII), telah dalam investigasinya telah menemukan lebih dari 40 Sekolah Menengah di Bali melakukan pelarangan terhadap para siswi yang beragama Islam untuk mengenakan jilbab saat proses belajar mengajar di sekolah.

Banyak sekolah, bahkan yang berstatus Sekolah Negeri telah melakukan pelarangan jilbab bagi siswi-siswi muslimah. Aturan itu menurut mereka merupakan hak otonomi sekolah. Bahkan,  salah satu kepala sekolah mengatakan hak otonomi sekolah adalah lebih tinggi dari Undang-Undang dasar dan Undang-Undang Negara sekalipun. Sebuah pernyataan “bodoh”…..!

Sungguh tragis di Negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, di mana 87 % populasinya terdiri dari umat islam, tetapi kelompok minoritas yang jumlahnya hanya secuil tidak tahu malu, nekat, dan merasa benar untuk menginjak-injak hak asasi umat mayoritas. Anehnya pihak-pihak Liberal dan LSM Pembela Hak Asasi Manusia yang selama ini rajin berkoar-koar membela hak golongan minoritas kembali bungkam seribu bahasa. Mungkin menurut pendapat mereka hak mayoritas memang sewajibnya dikebiri oleh kelompok minoritas.

Berdasarkan investigasi PII pelarangan jilbab tersebut dilakukan secara terstruktur. Pelarangan tersebut dikemas dalam aturan sekolah yang melarang setiap siswa memakai simbol-simbol keagamaan. Padahal jilbab bukan simbol keagamaan. Jilbab adalah pakaian yang wajib dipakai oleh setiap muslim, dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Simbol agama itu misalnya adalah, kalung salib, kalung bintang segi enam (Yahudi), kalung lafazh Allah dan lain-lain, yang hanya merupakan simbol saja bukan kewajiban beragama. Di sinilah kekeliruan mereka menafsirkan jilbab sebagai simbol agama. Perlu dicatat, bahwa pelarangan jilbab di Bali itu dibuat secara terstruktur. Tidak mungkin secara kebetulan 40 sekolah serentak membuat aksi pelarangan dan ditulis tercetak dalam “Buku Peraturan Sekolah”. Pastilah sudah dirapatkan, disepakati, dan direncakan terlebih dahulu secara detail….!

Sangat disayangkan Menteri Pendidikan Republik Indonesia seakan tidak perduli atas kasus ini. Sampai saat ini tidak ada tindakan nyata sama sekali atas tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Sisdiknas tersebut. Tindakan berlagak pilon yang dilakukan Mendiknas hampir sama dengan tindakan Kepala Kepolisian RI terhadap nasib polisi wanita yang berjilbab. Tidak ada respons yang positif.

Sekali tiga uang dengan Presiden SBY sama sekali tidak merespon terhadap kejadian itu. Sangat jauh berbeda respon SBY ketika mendengar sikap istrinya yang ditulis di salah satu surat kabar Australia. Sontak mendadak, menurut beberapa Surat Kabar Nasional, beliau menggelar rapat dini hari dengan orang-orang dekatnya, tengah pagi buta,  sebelum sholat shubuh. Bukan main…..!

Wakil Sekjen Pengurus Besar PII, Helmi Al Djufry, mengatakan bahwa mereka akan menggugat Pemerintah Pusat atas kelalaian Pemerintah membiarkan kasus pelarangan jilbab di Bali itu. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI),  ikut turun menangani kasus jilbab di Bali ini. Helmi menambahkan sampai saat ini tanggal 14 Maret 2014 Dinas Pendidikan Provinsi Bali sama sekali belum merespon permintaan audiensi dari PII. Sikap yang berbeda ditampilkan oleh DPRD Bali yang bersedia menerima Audensi PII tanggal 9 April 2014.

Majelis Ulama Indonesia memandang sikap masa bodoh Dinas Pendidikan Bali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Presiden Republik Indonesia adalah bukti atas ketidak pedulian  pemerintah atas hak-hak rakyat sipil, khususnya umat Islam.

Penulis menghimbau agar pada pemilu 2014 ini umat Islam jangan terkecoh dan salah pilih. Pemimpin yang tidak punya gairah keislaman jangan dipilih agar Allah senang dengan negeri ini. Wallahu a’lam

Share this post