Ketua MK ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesai (MK), Akil Mochtar dan seorang anggota DPR RI berinisial CHN pada hari Rabu, 2 Oktober 2013 yang lalu. Menurut Johan Budi, juru bicara KPK, ada 5 orang yang ditangkap dan sedang diperiksa selama 1 x 24 jam. Tiga orang ditangkap di rumah dinas Akil Muchtar di kompleks Pejabat Tinggi Negara di jalan Widya Chandra, Jakarta. Di rumah tersebut KPK menangkap Akil Muchtar (tuan rumah) CHN (anggota DPR RI) dan CN (pengusaha). Ketiganya tertangkap tangan setelah melakukan serah terima uang dalam bentuk dolar Singapura senilai kurang lebih 3 Milyar Rupiah.  Dua orang lain yang ikut ditangkap adalah Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah bernama Hambit bintih dan seorang pengusaha swasta berinisial DH, di sebuah hotel Jakarta Pusat.

Diduga penyuapan tersebut dilakukan dalam sengketa pemilukada kabupaten Gunung Mas yang digelar pada tanggal 4 September 2013 yang lalu. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Hambit Bintih-Arton S. Dohong (Hamiar) serta pasangan Jaya S. Monong-Daldin (Jadi) yang saling mengklaim memenangi pemilukada tersebut. KPU Kalteng mengumumkan Hamit Bintih – Arton Dhohong  (Hamiar) keluar sebagai sebagai pemenang, Sementara pasangan Jadi menggugatnya ke MK.  Di sinilah diduga terjadinya mufakat jahat dan kasus suap tersebut.

Sebenarnya Rafly Harun, sekitar tiga tahun yang lalu sudah melaporkan prilaku culas Akil Mochtar ini, dalam kasus lain,  kepada ketua MK saat itu, Prof. Dr. Mahfudz MD. Tetapi Mahfudz MD saat itu meminta bukti pada Rafy Harun, dan Akil Mochtar masih terselamatkan. Nampaknya perlu lagi dicamkan kembali, pribahasa Melayu telah menjelaskan kepada kita semua, “Sepandai pandai tupai melompat, satu saat akan jatuh ke tanah jua”. “Sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya akan tercium jua”.

Sungguh sial anak negeri ini. Sifat rakus dan tamak serta prilaku korup,  nampaknya sudah menjalar sampai ke tataran intelektual, pimpinan kampus,  dan para profesor yang terhormat. Lihatlah kasus korupsi di Universitas Indonesia, Kemendikbud, dan terakhir pimpinan SKK Migas, yang semuanya melibatkan orang orang berpendidikan tinggi dan pemuka pemuka kampus yang hebat.

Rasanya hampir pesimistis kita bahwa negara ini akan baik dalam satu generasi ke depan, jika melihat rusaknya prilaku para pemuka di negeri ini. Kapankah akan berakhir prilaku rusak di negeri ini?

Pemerintah sendiri sangat menganggap remeh upaya perbaikan moral, terutama melalui pendidikan dan pembentukan moralitas melalui agama. Buktinya, MUI Pusat yang membawahi 33 Provinsi se Indonesia hanya diberikan dana 3 Miliar Rupiah, NU sebesar 1 Milyar, dan Muhammadiyah sebesar 1 Miliar dalam setahun,  dari APBN yang sebesar 1800 Triliyun Rupiah. Anggaran yang sangat berbeda jauh seperti langit dengan bumi jika dibandingkan dengan dana yang diberikan kepada Dewan Ekonomi Nasional, Komnas Ham, Kompolnas, Komisi Yudisial, dan PSSI yang bias mencapai ratusan Trilyunan Rupiah dalam setahun.

Di Kementerian Agama RI sendiri dana yang tersedia untuk membina umat beragama yang disediakan melalui Bimbaga Islam, hanya rata rata 500 Rupiah dalam setiap hari. Jauh lebih mahal biaya kencing di WC Umum, yang sekarang sudah mencapai 2000 Rupiah untuk sekali kencing…! Bagaimana penduduk negeri ini bisa baik….?

Wallahu A’lam

Share this post