SBY dan PERPPU

Presiden SBY berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam rangka penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini mencuat setelah tertangkap tangannya Ketua MK, Akil Mochtar saat menerima suap di rumah dinasnya jalan Widya Chandra, Jakarta, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana Presiden SBY ini langsung mendapat respon dari para hakim di MK. Sebanyak 8 orang hakim MK langsung melakukan rapat tertutup sampai Ahad dini hari tanggal 6 Oktober 2013 yang lalu. Hasilnya, mereka sepakat menolak langkah penyelamatan yang akan dilakukan SBY, karena mereka tidak diikut sertakan dalam pembahasan Perppu tersebut. Menurut Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva, langkah SBY dalam menerbitkan Perppu dengan hanya berkonsultasi kepada DPR, MPR, DPD, dan MA, serta BPK tanpa mengikutsertakan seorangpun dari MK seolah-olah menganggap seluruh hakim yang ada di MK bersalah semuanya.

Yusril Izha Mahendra dan Menkopolkam Djoko Suyanto mendukung langkah SBY tersebut. Yisril mengatakan, “Langkah Presiden SBY mengeluarkan Perppu untuk mengubah undang-undang MK adalah langkah yang tepat untuk mengatasi krisis yang melanda MK”. Sementara Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, mengatakan kesiapan lembaganya untuk mengawasi MK.

Salah satu isi Perppu yang diusulkan adalah untuk mengembalikan fungsi KY dalam melakukan pengawasan terhadap MK. Pengawasan eksternal terhadap MK oleh KY sudah pernah dibatalkan melalui putusan MK sendiri pada tahun 2006 yang lalu.

Alangkah hebatnya MK yang sejak tahun 2006 menjadi Lembaga Super Body yang bisa sepenuhnya memutuskan suatu perkara tanpa bisa digugat lagi oleh pihak lain dan tanpa bisa diawasi oleh pihak lain. Mana ada lembaga seperti ini di dunia ………?

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa, Presiden SBY adalah presiden yang paling royal mengeluarkan Perppu. Presiden Soeharto saja selama 32 tahun berkuasa hanya mengeluarkan 8 Perppu. BJ Habie hanya mengeluarkan 3 Perppu. Gus Dur mengeluarkan 3 Perppu dan Megawati mengeluarkan 4 Perppu. Sementara Presiden SBY dalam 9 tahun saja telah mengeluarkan 16 Perppu.

Jimmly menambahkan, “Perppu itu dikeluarkan jika Negara benar-benar dalam keadaan genting”. Dalam hal ini Jimly menilai langkah Presiden SBY tidak tepat, terlalu emosional, dan inkonstitusional. Jimly menambahkan, “ Presiden SBY sangat mudah mengumbar Perppu. Ini menunjukkan bahwa pada manajemen pemerintahan SBY ada yang salah dan tidak mencerminkan manajemen yang matang”, demikian Jimmly Asshiddiqie.

Wallahu A’lam.

Share this post